Berita

Kunjungan Kepala BPTP Balitbangtan Yogyakarta Ke Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Rabu, 06 November 2019

Kepala BPTP Yogyakarta, Dr. Soeharsono, melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul. Kunjungan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi antara BPTP Yogyakarta dan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul. Kunjungan dilaksanakan bersamaan dengan rapat Mantri Tani. Hadir dalam acara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, Ir. Bambang Wisnu Broto, Sekretaris Dinas, Kabid Tanaman Pangan, Kabid Hortikultura, Kabid Peternakan, Kabid Penyuluhan, Kabid Ketahanan Pangan, Kasi Tanaman Pangan, staf Dinas serta para Mantri Tani Kab. Gunungkidul.

Rapat membahas tentang olah tanah di Kab. Gunungkidul, realisasi tanam sistem ngawu-awu di Bulan Oktober 2019, luas tambah tanam sampai dengan tgl 4 Nopember 2019 serta strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat realisasi luas tambah tanam di Bulan Nopember 2019. Ketersediaan pupuk urea, NPK, SP-36, ZA dan Petroganik akan mendukung keberhasilan pertanian. Bimbingan terhadap petani milenial sudah dilakukan di Kab. Gunungkidul, dengan perincian Kec. Semanu 30 orang, Kec. Tepus, Paliyan dan Playen masing-masing sebanyak 20 orang. Serta gerakan tanam kedelai akan dilaksanakan di Kec. Patuk tgl 5 Nopember 2019.

Kepala BPTP Yogyakarta, Dr. Soeharsono, memberikan apresiasi untuk gerakan tanam kedelai. Dr. Soeharsono memperkenalkan kedelai Biosoy, dengan produktivitas di Kab. Kulon Progo mencapai 2,5-3,0 ton/ha. BPTP Yogyakarta menyediakan 150 kg benih kedelai Biosoy label SS untuk ditanam di Kab. Gunungkidul. Selanjutnya, Dr. Soeharsono menekankan bahwa program Kementerian Pertanian akan dilanjutkan, diperbaiki dan ditambah. Sistem Komando Strategis Pertanian akan dikembangkan, penyuluh pertanian di BPP harus siap menyambutnya. Program 100 hari Kementerian Pertanian, mensinergikan data pertanian, termasuk data luas baku lahan sawah. Ke depan, data pertanian tidak ada yang beda, hanya ada satu data. Sinergi data melibatkan banyak pihak, selain Kementerian Pertanian sendiri, pihak yang terlibat adalah Kementerian ATR/BPN, BPS serta Badan Geospasial Nasional. Terdapat bias data pada pengumpulan data dengan citra satelit, dan harus dapat dikoreksi. Hasil akhir data berguna bagi perumusan kebijakan pembangunan pertanian, yang selanjutnya berpengaruh besar bagi petani dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Data bersifat saling mendukung. Kementerian Pertanian dapat menggerakkan setiap lini untuk menghasilkan data yang akurat, penyuluh pertanian, kepala desa, kepala dusun, serta kelompok tani. Terakhir, pertanian harus dikembalikan kepada generasi muda, petani muda, petani milenial. --RY