Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gunungkidul, pada Senin (4/6) lalu, diadakan dialog antara delegasi dari Negara Bagian Shan, Myanmar, dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul (Drs. Agus Hartadi, M.Si) dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul (Ir. Astuti Adiati, M.Si. dan Fajar Ridwan, SP, M.Si) mengenai kebjiakan keamanan pangan. Negara Bagian Shan merupakan negara bagian/provinsi terbesar yang terletak di wilayah timur laut Myanmar dan lebih dari tiga perempat penduduknya bekerja di sektor pertanian.
Delegasi terdiri dari para politisi anggota Komite Eksekutif Pusat Negara Bagian Shan yang berjumlah 12 orang. Dialog ini dilaksanakan dalam rangka program Dialog Multipartai yang difasilitasi Myanmar School of Politics. Dalam program tersebut, mereka bekerja sama secara lintas partai untuk merumuskan aturan perundang-undangan yang efektif di Negara Bagian Shan yang merupakan pusat pertanian di Myanmar.
Dialog berlangsung dengan secara tanya jawab aktif tentang bagaimana para penyusun kebijakan di Indonesia, khususnya Kabupaten Gunungkidul, yang telah berhasil meningkatkan tingkat keamanan pangan di wilayah kabupaten melalui produk-produk kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan. Meskipun tidak banyak perbedaan pada sumber daya alam yang dimiliki, namun banyak ditemui perbedaan mendasar pada kultur budaya dan regulasi pemerintahan pada kedua negara yang menyebabkan penerapak regulasi keamanan pangan di Myanmar belum berjalan dengan baik, seperti petani dan masyarakat lokal yang tidak paham dengan regulasi karena ketidakmampuan akan bahasa nasional mereka.
Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, setelah diskusi ini rombongan dapat melihat kesempatan dalam penerapan kebijakan keamanan pangan di daerah mereka. Penerapan e-governance dalam meminimalisir perilaku koruptif dan koordinasi internal yang solid dan menyeluruh serta pelibatan masyarakat secara langsung yang dilakukan Kabupaten Gunungkidul menjadi masukan berarti bagi mereka.