WONOSARI – Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi daerah. Komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang, telur, gula, dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang secara langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Karena itu, menjaga keterjangkauan harga pangan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai salah satu langkah konkret pengendalian inflasi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Perum Bulog, PT BPR Bank Daerah Gunungkidul, Bank Mandiri, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, penyedia pangan, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), UPT Puskesmas Wonosari 2, serta Aspartan Handayani menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (18/06/2026) di halaman kantor dinas.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung program pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan menghadirkan berbagai komoditas pangan pokok dengan harga di bawah harga pasar, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan sehari-hari.
Berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, aneka sayuran, hingga olahan pangan lokal disediakan dalam kegiatan tersebut yang diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di masyarakat sehingga harga tetap stabil. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya antrean pembeli yang memadati sejumlah stan sejak pagi hari.
Bupati Gunungkidul ditemui disela-sela acara menyebut tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa GPM memberikan manfaat nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
“Luar biasa, kita melihat banyak antrean untuk produk-produk, utamanya kebutuhan barang-barang pokok. Beras, minyak, dan komoditas lainnya sangat diminati masyarakat. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga inflasi,” ujar Bupati.
Menurutnya, salah satu daya tarik kegiatan ini adalah hadirnya beras hasil produksi petani Gunungkidul yang dibina langsung oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Harga beras yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasaran.
“Tadi kita melihat beras dari petani kita, dari penggilingan yang dibina langsung oleh Dinas Pertanian, ternyata harganya selisih lebih murah hampir Rp. 3.000,- sampai Rp. 4.000,- per kilonya,” lanjutnya.
Selain komoditas dari kelompok tani dan pelaku usaha lokal, masyarakat juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh beras premium, gula, dan minyak goreng yang disediakan Perum Bulog dengan harga yang terjangkau. Kehadiran berbagai komoditas tersebut semakin memperkuat fungsi Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Kolaborasi yang melibatkan kelompok tani, KWT, dan Aspartan Handayani juga menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi dan distribusi pangan lokal. Produk hasil pertanian, peternakan, maupun olahan pangan dari masyarakat dapat dipasarkan secara langsung kepada konsumen, sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.
Tidak hanya menyediakan pangan murah, kegatan ini juga dilengkapi dengan layanan laboratorium keliling keamanan pangan melalui mobil laboratorium pemeriksaan pangan segar kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang memberikan edukasi tentang keamanan pangan sekaligus pemeriksaan cepat terhadap produk pangan segar yang dipasarkan serta dimeriahkan dengan layanan cek kesehatan gratis kolaborasi dengan UPT Puskesmas Wonosari 2.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, kelompok tani, Aspartan Handayani, serta pelaku usaha pangan lainnya, Gerakan Pangan Murah diharapkan terus menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan melindungi daya beli masyarakat. *(hf)