WONOSARI (05/11/2025) – Dalam rangka memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan menghadapi musim tanam tahun 2025/2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul menggelar Sarasehan Persiapan Musim Tanam pada Rabu malam, 5 November 2025, bertempat di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari.
Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., ini juga diikuti oleh perwakilan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Balai Regional Muda Pertanian (BRMP) DIY, PT Pupuk Indonesia, para distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, serta koordinator penyuluh dan penyuluh swadaya se-Kabupaten Gunungkidul.
Momentum Sinergi dan Persiapan Musim Tanam
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Rismiyadi, S.P., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pertanian di Gunungkidul memiliki karakteristik khusus sebagai daerah tadah hujan, sehingga pengaturan waktu tanam dan dukungan sarana prasarana menjadi faktor kunci keberhasilan.
“Target tanam padi bulan Oktober sebesar 3.400 hektare dapat terealisasi sebanyak 4.238 hektare atau 124,7%. Sedangkan target bulan November mencapai 35.635 hektare, yang saat ini terus kami dorong bersama seluruh pihak,” ujarnya.
Rismiyadi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah atas dukungan yang telah diberikan berupa bantuan benih unggul, alat mesin pertanian, jaringan irigasi, hingga subsidi pupuk. “Kami juga menyambut baik kebijakan Kementerian Pertanian yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, sekaligus membuka peluang pengusulan program irigasi, pipanisasi, embung, dan JIAT,” tambahnya.
Bupati: Pertanian Adalah Tulang Punggung Ekonomi Daerah
Dalam sambutannya, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pertanian masih menjadi sektor strategis penopang perekonomian dan ketahanan pangan daerah.
“Musim tanam tahun ini merupakan momentum penting bagi kita semua. Kesiapan menghadapi musim tanam harus benar-benar matang, baik dari sisi sarana-prasarana, ketersediaan pupuk dan benih, air irigasi, maupun pendampingan penyuluh kepada petani,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertanian seperti perubahan iklim, keterbatasan pupuk bersubsidi, serta cuaca ekstrem. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan petani agar produksi pangan tetap terjaga.
“Keberhasilan musim tanam bukan hanya tanggung jawab petani, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan musim tanam tahun ini sebagai momentum memperkuat gotong royong dan kemandirian petani,” tegasnya.
Kementan Dorong Produktivitas Melalui Benih Unggul
Mewakili Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Happy Suryati, SP., M.Si menyampaikan bahwa Gunungkidul memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan DIY meski produktivitas masih di bawah rata-rata nasional.
“Dengan penggunaan benih unggul bersertifikat dan dukungan teknologi, kami optimis produktivitas yang saat ini sekitar 3,2 ton per hektare dapat meningkat mendekati rata-rata nasional 5,2 ton per hektare,” terangnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian terus berkomitmen memperkuat dukungan terhadap daerah-daerah tadah hujan seperti Gunungkidul melalui penyediaan benih, program luas tambah tanam, serta pengembangan sistem irigasi alternatif dan pompanisasi.
Sinergi Menuju Gunungkidul Hijau dan Tani Makmur
Melalui sarasehan ini, seluruh peserta sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung target luas tambah tanam padi di DIY sebesar 42.000 hektare, di mana Gunungkidul berkontribusi sekitar 35.000 hektare. Diharapkan, semangat dan kebersamaan antara pemerintah, penyuluh, dan petani dapat menghijaukan Gunungkidul serta mewujudkan visi “Tani Makmur, Gunungkidul Raya.”
Sarasehan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Acara diakhiri dengan sesi diskusi bersama antara pemerintah, PT Pupuk Indonesia, dan perwakilan penyuluh guna menyamakan persepsi terkait distribusi pupuk bersubsidi dengan prinsip “7 Tepat” (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran penerima). *(hf)