Berita

Sinkronisasi Perencanaan Ketahanan Pangan Wilayah Barat Indonesia

Rabu, 30 Januari 2019

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengadakan Pertemuan Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Barat Tahun 2019 di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau pada 23-25 Januari 2019 lalu. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi dan mempercepat langkah yang tepat dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan ketahanan pangan.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh unit kerja yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota wilayah bagian barat Indonesia. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Ir. Bambang Wisnu Broto, didampingi oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Fajar Ridwan, SP, M.Si, turut menghadiri kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Turut hadir dan menjadi narasumber, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Inspektorat Jenderal, dan Kementerian Pertanian.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pencapaian target jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) BKP Tahun 2015-2019, dan target nasional yang harus dicapai sesuai sasaran program dan indikator kinerjanya, yaitu: 1) stabilnya harga komoditas pertanian strategis di kisaran varian 10-30, 2) tersedianya 100% komoditas pangan strategis nasional, 3) terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional dengan maksimal 10 kasus, dan 4) meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional melalui pencapaian skor PPH 92.50 dan tingkat konsumsi energi 96,92% dari standar angka kecukupan gizi.

Sebagai kilas balik, capaian kinerja nasional yang dicapai adalah mampu meningkatkan status ketahanan pangan 177 kabupaten menjadi lebih baik, meningkatkan cadangan beras pemerintah menjadi 1,5 juta ton, serta meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan KRPL yang telah menyentuh lebih dari 20 ribu kelompok wanita sejak awal pelaksanaannya sejak tahun 2010.

Sedangkan berikut beberapa hal yang menjadi prioritas untuk dilakukan:

Melanjutkan upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); stabilisasi harga dan pasokan pangan; peningkatan diversifikasi pangan; pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; analisis, kajian dan perumusan kebijakan; serta mendukung pengentasan kemiskinan (Program #BEKERJA) dan penanganan permasalahan gizi (stunting). Tahun 2019 ini, akan dilaksanakan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dengan membangun unit KRPL di kantor instansi lingkup pertanian seluruh Indonesia.
Melakukan transformasi kegiatan dalam rangka menyikapi dinamika situasi ketahanan pangan, dimana perlu dukungan untuk peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditas melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) yang mengarahkan industri pangan lokal menjadi bersifat komersial pada daerah sentra produksi pangan lokal, dan kegiatan Pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU) yang mengintegrasikan usaha tani dari hulu ke hilir guna memberikan nilai tambah produk bagi peningkatan pendapatan petani, di lokasi daerah rentan rawan pangan.
Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, beberapa kegiatan dilakukan seperti kegiatan PUPM melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Tahun 2019 ini, kegiatan PUPM mengalami penyesuaian pada skema pembiayaan yang semula dalam bentuk bantuan modal dan operasional menjadi bantuan peralatan dan operasional.
Untuk mengefisiensikan pengelolaan pasokan dan distribusi pangan antara pemasok dan TTI, BKP membangun sistem informasi perdagangan elektronik Pangan Pokok dan Strategis berbasis Teknologi Informasi yaitu sistem e-commerce TTI. Sistem TTI Online akan melibatkan Gapoktan, TTI dan TTIC sebagai penghubung.
Tahun 2019, BKP mengalokasikan anggaran untuk sistem e-commerce TTI di 10 provinsi PUPM dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya.
Melakukan pemantauan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen melalui kegiatan Panel Harga, monitoring stok di penggilingan, serta penyelenggaraan bazar/gelar pangan murah. Tahun 2019 terdapat hampir 1.000 enumerator yang melaporkan harga pangan secara harian ke pusat.
Dalam rangka pemantapan cadangan beras nasional, BKP bekerja sama dengan Bulog melakukan kegiatan Serap Gabah Petani (SERGAP). Diperlukan sinergitas untuk konsistensi dalam penyerapan produksigabah/beras petani guna mendukung kegiatan SERGAP yang ditargetkan sebanyak 1,8 juta ton sepanjang tahun 2019. Untuk periode Januari-Maret 2019, diperkirakan akan menyerap 1,5 juta ton beras yang difokuskan kepada 12 provinsi sentra produksi padi.
Dalam upaya mendukung peningkatan daya saing komoditas pertanian segar asal tumbuhan, maka upaya penguatan kapasitas kelembagaan OKKP baik di Pusat maupun Daerah perlu segera dilakukan. Upaya ini dilakukan baik melalui penyediaan infrastruktur yang memadai maupun peningkatan kapasitas SDM seperti untuk Petugas Pengambil Contoh, PPNS, dan Petugas Pengawas. Memfasilitasi pengujian sampel dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
Perkembangan pelaksanaan kegiatan akan selalu dimonitoring dan dievaluasi melalui instrumen yang sudah kita bangun yaitu salah satunya dengan Operation Room System. Hasil evaluasi Badan Ketahanan Pangan menjadi perhatian bersama untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan tahun 2019.
Mengawali kegiatan tahun 2019 agar segera mempersiapkan perangkat pelaksanan teknis kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Semua kegiatan harus dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kegiatan prioritas ketahanan pangan seperti TTIC, PUPM, KRPL, LPM, PKU dan PIPL agar dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dengan zero error. --FR